Pembahasan APBD Perubahan Dimulai, Pos Pendapatan dan Belanja Daerah di Proyeksikan Meningkat

Di Posting Oleh madiuntoday

4 Agustus 2022

MADIUN – APBD perubahan 2022 mulai digodok. Rapat paripurna digelar dengan agenda penyampaian nota keuangan tentang perubahan APBD tersebut, Rabu (3/8). Wali Kota Madiun, Maidi menyampaikan nota keuangan di dalam rapat paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh komisi di DPRD dan juga badan anggaran.

Dalam penyampaian nota keuangan tersebut diketahui anggaran pendapatan Kota Madiun meningkat sebesar Rp 19 miliar lebih atau 1,96 persen. Anggaran pendapatan sebelum perubahan diketahui sebesar Rp 983 miliar lebih. Sedang, dalam perubahan ini diproyeksikan menjadi Rp 1,2 triliun lebih. Namun, pos belanja daerah juga mengalami kenaikan. Belanja daerah diproyeksikan naik sebesar Rp 140 miliar lebih.

Wali kota menyebut pos belanja daerah naik lantaran pendapatan juga naik. Hal itu dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya, potensi perubahan pendapatan daerah, Besaran SiLPA Tahun Anggaran 2021, dan juga keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

‘’Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Salah satunya, masalah Covid-19. Karenanya, Belanja Tidak Terduga (BTT) kita juga naik. Covid masih ada. Mudah-mudahan covid-19 segera hilang, meski begitu tetap kita anggarkan,’’ kata wali kota.

BTT direncanakan semula sebesar Rp 8 miliar lebih pada APBD Tahun Anggaran 2022. Dalam APBD perubahan ini dianggarkan Rp 32 miliar lebih atau mengalami peningkatan sekitar Rp 24 miliar. Wali kota menyebut upaya kesehatan untuk penanganan Covid-19 harus dilakukan secara massif.

‘’Kegiatan kesehatan harus massif, apakah itu vaksinasi, peningkatan imun, dan langkah pencegahan lainnya,’’ ungkapnya.

Tak terkecuali urusan isolasi. Pemerintah daerah memang berkewajiban menyediakan rumah sakit lapangan. Makanya, RSL di Kota Madiun juga belum ditutup. Wali kota menyebut dana cadangan tersebut salah satunya dipersiapkan untuk hal tersebut.

‘’Kita harus menyiapkan ruang isolasi dan itu biaya sendiri. Makanya, RSL belum saya tutup. Kalau ada yng isolasi kan butuh dana besar. Kita tetap harus waspada,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)

Artikel Terkait